Oleh: Anas Nur Fathoni, Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Metro Ketua Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan PC IPM Metro Barat
SEJUK.ID – Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sejak awal didirikan sebagai ruang kaderisasi pelajar. Ia menjadi tempat belajar memimpin, berpikir kritis, dan berproses sebagai subjek gerakan. Namun dalam perjalanannya, terutama di level pimpinan daerah, wilayah, hingga pusat, IPM dihadapkan pada realitas yang kerap dianggap lumrah, kepemimpinan banyak diisi oleh kader yang secara status sosial sudah menjadi mahasiswa.
Secara struktural, kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari sistem jenjang IPM itu sendiri. Proses kaderisasi yang berlapis dari ranting hingga pusat memungkinkan kader tumbuh secara bertahap. Seiring naiknya jenjang, usia pun ikut bertambah. Maka, keterlibatan mahasiswa di PD, PW, bahkan PP IPM bukanlah sesuatu yang keliru secara aturan. Namun, persoalan kaderisasi tidak berhenti pada soal legalitas struktur. Yang jauh lebih penting untuk direfleksikan adalah orientasi gerakan dan keberlanjutan estafet kader.
Dalam ekosistem Muhammadiyah, setiap organisasi otonom memiliki segmen dan peran yang jelas. IPM bergerak di ranah kepelajaran, sementara mahasiswa telah disiapkan wadah lanjutan, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Alur ini menunjukkan bahwa kaderisasi Muhammadiyah sejatinya dirancang berjenjang dan berkesinambungan: IPM sebagai fase awal, IMM sebagai fase lanjutan, lalu bergerak ke ortom lainnya sesuai konteks dan kapasitas kader.
Tantangan muncul ketika transisi ini tidak berjalan secara ideal. Kader yang telah memasuki dunia kemahasiswaan kerap bertahan cukup lama di IPM, bahkan menjadi aktor utama dalam kepemimpinan dan arah gerakan. Di satu sisi, hal ini membuat organisasi tetap berjalan karena ditopang oleh pengalaman dan kematangan. Namun di sisi lain, terdapat risiko pergeseran subjek gerakan. Pelajar, yang seharusnya menjadi pusat, berpotensi kehilangan ruang untuk belajar memimpin dan mengambil keputusan.
Kondisi ini tidak dimaksudkan sebagai kritik personal terhadap kader mahasiswa yang masih berkhidmat di IPM. Kehadiran mereka justru sering menjadi penguat stabilitas organisasi. Akan tetapi, perlu ada kesadaran kolektif mengenai posisi dan peran. Mahasiswa di IPM idealnya hadir sebagai pendamping, fasilitator, dan penjaga nilai, sembari menyiapkan dua hal sekaligus: pelajar sebagai penerus kepemimpinan dan dirinya sendiri untuk berproses di IMM atau ortom Muhammadiyah lainnya.
Di sisi lain, persoalan transisi ini juga diperumit oleh dinamika yang terjadi di IMM. Tidak dapat dipungkiri, di beberapa ruang IMM masih ditemukan sikap underestimate terhadap kader yang berlatar belakang IPM. Kader IPM yang masuk ke IMM kerap diasumsikan belum mampu membagi khidmat, belum total berproses, atau dianggap setengah-setengah dalam berorganisasi karena masih memiliki tanggung jawab di IPM.
Pandangan semacam ini, jika dibiarkan, justru memperlemah sistem kaderisasi itu sendiri. Banyak kader IPM yang sejatinya sedang menjalani fase transisi struktural, bukan karena kurang komitmen, tetapi karena masih mengemban amanah organisasi. Alih-alih dipahami sebagai bagian dari proses kaderisasi berjenjang, mereka justru ditempatkan dalam posisi serba salah: dituntut segera berkhidmat penuh di IMM, namun pada saat yang sama masih dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan IPM.
Situasi ini berdampak ganda. IPM kesulitan melakukan regenerasi pelajar karena kader mahasiswa belum sepenuhnya bisa dilepas, sementara IMM berisiko kehilangan kader potensial karena sejak awal sudah dibatasi oleh stigma. Pada titik ini, problemnya bukan terletak pada kapasitas kader IPM atau IMM, melainkan pada kurangnya kesepahaman lintas ortom tentang fase, ritme, dan irama kaderisasi.
Jika transisi kaderisasi ini terus dibiarkan mandek, dampaknya tidak hanya dirasakan IPM. IMM akan kehilangan suplai kader ideologis yang matang, sementara IPM mengalami kekosongan regenerasi pelajar. Yang bermasalah bukan individu kader, melainkan alur kaderisasi Muhammadiyah yang belum berjalan secara optimal dan saling menopang.
Oleh karena itu, refleksi ini menjadi penting untuk terus disuarakan. IPM tidak boleh menjadi ruang “parkir” kader mahasiswa, dan IMM tidak seharusnya menjadi ruang yang terasa tertutup bagi kader transisi. Keberlangsungan gerakan Muhammadiyah justru bertumpu pada kemampuan setiap ortom untuk saling memahami peran, fase, dan orientasi kaderisasi.
IPM akan tetap relevan ketika pelajar benar-benar diberi ruang sebagai subjek gerakan. Dan kaderisasi akan menemukan maknanya ketika setiap fase berani menyiapkan penerus, sekaligus berani melepas kader tanpa prasangka untuk melanjutkan estafet perjuangan di jenjang berikutnya.
Sebagai ikhtiar keluar dari persoalan ini, diperlukan skema transisi IPM–IMM yang lebih disadari dan disepakati bersama. Transisi tersebut dapat dimulai dengan pemetaan kader IPM yang memasuki dunia kemahasiswaan, disertai batas waktu dan peran yang jelas di IPM bukan sebagai aktor utama, melainkan sebagai pendamping dan penguat sistem. Di saat yang sama, IMM perlu membuka ruang kaderisasi yang lebih inklusif bagi kader berlatar IPM, dengan memahami bahwa fase transisi adalah bagian sah dari proses berorganisasi. Sinergi ini dapat diperkuat melalui forum bersama IPM–IMM, pendampingan lintas ortom, serta penegasan orientasi kader bahwa keberlanjutan gerakan Muhammadiyah hanya akan terjaga jika setiap fase kaderisasi saling menopang, bukan saling mencurigai.
