SEJUK.ID – Persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen resmi, masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan dan advokasi. Kondisi itu mendorong Muhammadiyah memperkuat kapasitas pendampingan bagi PMI melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Kapasitas Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia untuk Advokasi dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” di Rumah Hamka Malaysia, Gombak, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia dalam melakukan advokasi dan memberikan perlindungan kepada PMI yang menghadapi persoalan di negara tujuan.
Hadir sebagai narasumber dan panelis dari LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, antara lain Dra. Yayah Khisbiyah, M.A., Dr. Wachid Ridwan, M.Si., Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia Dr. Danang Waskito, dan Agung Rachmat Hidayat, S.H., M.H. Mereka didampingi Subhan Setowara, S.H.I., M.A., dan Puti Hasanatu Syadiah, M.I.Kom., selaku bendahara LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Diskusi mengangkat tema “Tiga Komponen Utama yang Menentukan Posisi Pekerja Migran: Legalitas, Skill, Komunitas”. Ketiga aspek tersebut menjadi pokok pembahasan untuk melihat posisi PMI selama bekerja dan tinggal di negara tujuan.
Legalitas berkaitan dengan status serta kelengkapan dokumen pekerja. Keterampilan menjadi modal penting agar PMI memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, komunitas berperan sebagai ruang komunikasi, berbagi informasi, dan pendampingan ketika pekerja migran menghadapi persoalan.
Pentingnya Pendataan PMI
Dalam forum tersebut, Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia, Dr. Danang Waskito, menyinggung jumlah PMI yang berada di Malaysia. Menurut dia, belum terdapat catatan yang dapat menunjukkan jumlah keseluruhan PMI secara pasti.
Namun, berdasarkan data yang tersedia, sekitar 546.000 PMI tercatat secara sah.
Danang berharap setiap warga negara Indonesia yang datang atau masuk ke Malaysia melaporkan keberadaannya kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).
Menurut dia, pelaporan tersebut penting agar perwakilan pemerintah Indonesia memiliki data mengenai keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia. Data itu juga dapat membantu pemerintah dalam memberikan penanganan ketika PMI menghadapi persoalan.
Danang juga menyoroti kebiasaan sebagian warga Indonesia yang baru menghubungi perwakilan pemerintah setelah menghadapi masalah.
Komunitas sebagai Basis Perlindungan
Sementara itu, Dra. Yayah Khisbiyah menekankan pentingnya membangun kesadaran dan kapasitas komunitas agar PMI tidak menghadapi persoalan seorang diri.
“Perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya melalui kebijakan. Dibutuhkan komunitas yang memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk saling mendukung ketika menghadapi persoalan,” ujar Yayah.
Menurut dia, penguatan kapasitas PCIM Malaysia diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan PMI.
Selain legalitas, keterampilan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi posisi pekerja migran. Sementara itu, komunitas dapat menjadi jaringan sosial yang membantu membangun komunikasi, berbagi informasi, serta memberikan pendampingan.
Dr. Wachid Ridwan menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan sebagai modal bagi PMI agar memiliki posisi yang lebih kuat di dunia kerja.
“Skill menjadi salah satu faktor penting yang menentukan posisi pekerja migran. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, semakin besar peluang mereka memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang lebih baik,” kata Wachid.
Agung Rachmat Hidayat menambahkan bahwa advokasi PMI membutuhkan sinergi antara aspek hukum, peningkatan kapasitas, dan penguatan jaringan komunitas.
“Advokasi harus dilakukan secara komprehensif. Legalitas harus diperkuat, keterampilan ditingkatkan, dan komunitas dibangun agar PMI memiliki ruang untuk mendapatkan informasi serta pendampingan,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah memperkuat jejaring advokasi PMI di Malaysia dengan melibatkan PCIM Malaysia sebagai bagian dari jaringan Muhammadiyah yang dekat dengan komunitas warga Indonesia.
Pertemuan tersebut sekaligus mempertemukan unsur LHKI Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan PCIM Malaysia untuk membahas strategi advokasi dan perlindungan PMI di Malaysia, mulai dari penguatan legalitas, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan komunitas sebagai basis pendampingan. (*)
Penulis : Sholikan Abd Halim | Editor : Fathan Faris Saputro
