SEJUK.ID – PP KAMMI berkolaborasi dengan DIGDAYA Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Hardiknas 2026: Ke Mana Arah Pendidikan Bangsa?” di Tebet, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, peneliti, dan organisasi kepemudaan untuk membahas tantangan sekaligus arah penguatan pendidikan nasional ke depan.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, Analis Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen RI, Nur Berlian V. Ali; Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Agung Pardini; Sekretaris Jenderal PP KAMMI, Nazmul Watan; serta Kepala Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi.
Dalam pemaparannya, Nur Berlian mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 3,5 juta anak di Indonesia yang belum mengakses pendidikan formal. Menurutnya, persoalan ekonomi dan tuntutan untuk bekerja menjadi faktor utama yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia menilai diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang layak.
Selain persoalan akses pendidikan, Nur Berlian juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Menurutnya, kondisi fasilitas pendidikan yang belum memadai dapat memengaruhi kualitas proses belajar mengajar.
“Perlu dilakukan percepatan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, khususnya pada jenjang SD yang tingkat kerusakannya mencapai sekitar 60 persen. Kerusakan ringan seharusnya bisa segera ditangani menggunakan dana BOS sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemendikdasmen RI saat ini tengah menjalankan program revitalisasi sekolah sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pendidikan nasional. Program tersebut menyasar 10.440 satuan pendidikan yang terdiri atas 78 persen sekolah negeri dan 22 persen sekolah swasta.
Fokus revitalisasi diarahkan pada jenjang SD sebanyak 4.053 sekolah dengan total anggaran mencapai Rp4,89 triliun. Program itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung proses pembelajaran.
Sementara itu, Peneliti IDEAS, Agung Pardini, menilai dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia memaparkan berbagai isu strategis, mulai dari learning loss, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, hingga ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah.
Agung juga menyoroti hasil Human Capital Index World Bank tahun 2020 yang menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia mencapai 12,4 tahun. Namun, kemampuan kognitif efektif yang dihasilkan baru berada pada angka 7,8 tahun pembelajaran.
“Artinya terdapat sekitar 4,6 tahun waktu belajar yang belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan penguatan kapasitas dan kompetensi peserta didik,” jelasnya.
Menurut Agung, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari lamanya masa sekolah, tetapi juga efektivitas proses pembelajaran dalam membangun kemampuan berpikir, literasi, dan kompetensi siswa.
Ia juga menilai keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja.
Melalui kolaborasi PP KAMMI dan DIGDAYA Indonesia, diskusi publik tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan pendidikan nasional sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. (*)
