SEJUK.ID – Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hilman Latief meminta Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan dana umat. Menurut dia, kedua prinsip tersebut menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Pesan itu disampaikan Hilman saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lazismu 2027 di Radjawali Semarang Cultural Center, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2026).
Hilman mengatakan, akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan sejak proses penghimpunan dana. Menurut dia, upaya menghimpun dana dari masyarakat harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mencari uang atau mencari dana itu juga harus akuntabel,” ujar Hilman.
Tidak berhenti pada penghimpunan, prinsip yang sama, kata Hilman, harus diterapkan dalam pengelolaan dana. Ia meminta Lazismu memastikan setiap proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan serta didukung data yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan.
“Saya meminta untuk memeriksa sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasar-dasarnya. Berikan kepada saya data manajemen atau temuan-temuan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pola pengelolaan. Kita harus duduk bersama,” katanya.
Menurut Hilman, keterbukaan dalam pengelolaan dana akan menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ia mengakui dalam praktiknya masih mungkin terdapat kekurangan, tetapi hal itu harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.
“Di situlah yang akan membangun kepercayaan (trust) kepada masyarakat. Kekurangan di sana-sini tidak apa-apa. Namun, kita harus memperbaikinya,” ujarnya.
Distribusi Harus Inklusif
Aspek ketiga yang ditekankan Hilman adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian dana. Ia meminta Lazismu memastikan dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat secara luas dan menjangkau penerima manfaat secara inklusif.
“Alhamdulillah, meskipun namanya Muhammadiyah, penerima manfaat tidak benar-benar kita batasi berdasarkan kemuhammadiyahan,” kata Hilman.
Menurut dia, prinsip inklusivitas tersebut penting untuk memastikan dana umat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa menjadikan latar belakang kemuhammadiyahan sebagai satu-satunya pertimbangan.
Selain penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian, Hilman menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaporan. Setiap dana yang dihimpun harus dapat dilaporkan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan.
“Yang keempat, tentunya akuntabel dan transparan dalam melaporkan dana yang dihimpun,” ujarnya.
Target Rp1 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Hilman juga menyinggung perkembangan penghimpunan dana Lazismu. Ia mengatakan, sebelumnya terdapat harapan agar Lazismu mampu menghimpun dana sekitar Rp1,5 triliun.
Namun, melalui kerja keras dan kebersamaan, Lazismu pada 2026 berhasil menghimpun dana sekitar Rp827,69 miliar.
“Insyaallah Rakernas ini sudah menegaskan bahwa untuk penghimpunan tahun depan Lazismu menargetkan Rp1 triliun. Dengan kerja keras plus kerja cerdas, insyaallah sampai (pada target itu),” ungkap Hilman.
Target Rp1 triliun tersebut, menurut Hilman, bukan sekadar angka penghimpunan. Target itu sekaligus menjadi pemacu bagi Lazismu untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Dan memang grafik kita sudah menuju ke situ. Yang penting, tadi ada hal yang saya tekankan tentang transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Hilman kembali menegaskan empat aspek yang harus menjadi perhatian Lazismu. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam penghimpunan dana, termasuk mekanisme, model, dan teknologi yang digunakan.
“Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam segi penghimpunan dana, termasuk mekanisme, model, dan teknologi yang digunakan harus clear,” ujarnya.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan. Ketiga, dalam pendistribusian dana, termasuk memastikan penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
“Yang kedua, akuntabel dan transparan dalam proses pengelolaan keuangannya. Yang ketiga akuntabel dan transparan dalam pendistribusian dananya. Siapa yang mendapatkan bantuan, eligible atau tidak, dan lain itu harus clear,” kata Hilman.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana yang telah dihimpun.
Bagi Hilman, penguatan empat aspek tersebut menjadi bagian penting dari upaya Lazismu menjaga amanah sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar pula tanggung jawab lembaga untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat seluas-luasnya. (*)
