SEJUK.ID – Ketimpangan regulasi antara tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja lokal kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peluang dan Tantangan Regulasi Pengelolaan Tenaga Kerja Lokal dan Asing di Sumatera Selatan” pada Sabtu (19/7/2025). Forum ini menjadi bentuk respons kritis terhadap meningkatnya arus TKA di tengah keterbatasan perlindungan bagi pekerja lokal.
Bertempat di Universitas ‘Aisyiyah Palembang, forum ini menjadi ruang diskusi terbuka yang melibatkan unsur mahasiswa, akademisi, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat. IMM Sumsel menilai bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada tenaga kerja lokal, bahkan kerap menimbulkan ketimpangan struktural yang melemahkan posisi pekerja dalam negeri di tanahnya sendiri.
Ketua Umum DPD IMM Sumsel, Wahyu Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat permohonan audiensi kepada PT Pusri dan PT Semen Baturaja sejak 17 Juni 2025. Namun, hingga hari pelaksanaan FGD, tidak ada balasan maupun kehadiran dari kedua perusahaan tersebut.
“Kami sangat berharap dapat mendengar langsung pandangan dan komitmen perusahaan terhadap isu retribusi TKA. Namun, sayangnya, respons yang ditunggu tidak kunjung datang,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyu tetap menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut mendukung terselenggaranya FGD ini, termasuk Kakanda Prana Putra Sohe dari Komisi XIII DPR RI yang belum dapat hadir secara langsung karena tengah menjalankan kunjungan kerja. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kakanda Alwis Gani, Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, yang pada saat bersamaan sedang melaksanakan tugas kedinasan di Provinsi Lampung.
IMM Sumsel juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Selatan dalam forum tersebut.
Dari sisi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, kehadiran Baidah Feby dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempertegas bahwa perhatian terhadap pekerja lokal masih menjadi prioritas. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam arus globalisasi ketenagakerjaan.
Kontribusi dari sisi hukum disampaikan oleh Zulfikar, S.H., M.H. dari Pusat Bantuan Hukum ‘Aisyiyah. Ia menguraikan dimensi yuridis dalam pengelolaan TKA dan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal. Menurutnya, regulasi yang adil dan tegas merupakan fondasi dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD, Aldekum, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang refleksi intelektual yang penting bagi kader IMM. Ia mengajak peserta untuk meninggalkan pola pikir pasif dan menolak sikap menyerah diri.
“Kita sebagai kader IMM tidak boleh lagi terjebak dalam kalimat ‘kalau orang lain bisa, kenapa harus saya’. Justru kita harus berani berkata, ‘jika orang asing mampu, maka kita, sebagai anak bangsa, harus lebih mampu’. IMM harus hadir sebagai penuntun moral dan kekuatan intelektual di tengah persoalan strategis seperti ketenagakerjaan. FGD ini adalah ruang untuk mengasah cara pandang yang jernih dan menumbuhkan sikap anggun yang bermoral demi mencapai keunggulan intelektual,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu oleh Choky Parian selaku moderator berlangsung hangat dan kritis. Forum ini turut dihadiri berbagai elemen mahasiswa dan organisasi, seperti Persatuan Mahasiswa Banyuasin, Komisariat IMM Teknik UMP, IMM Fakultas Hukum UMP, Pemuda Muhammadiyah Kota Palembang, BEM Universitas ‘Aisyiyah, serta perwakilan dari IMM UIN Raden Fatah.
Di penghujung acara, Choky menutup forum dengan pantun yang menggugah:
Pergi ke kebun menanam bayam,
Agar subur diberi pupuk.
Semoga dari sini terbuka program,
Agar pekerja lokal tidak terpuruk.
