SEJUK.ID – Sebanyak 82 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) se-Kabupaten Lampung Tengah mengikuti rapat koordinasi di Bandar Jaya, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan pembangunan desa.
Staf Khusus Menteri Desa, Dr. H. M. Khoirul Huda, M.Pd., mengatakan, keberadaan TPP memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan kemajuan desa. Menurut dia, pendamping desa tidak hanya berperan dalam mendampingi pelaksanaan program, tetapi juga ikut mengawasi agar program desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Peran Tenaga Pendamping Profesional di desa sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan desa, terutama pada sisi pendampingan dan pengawasan program-program desa. Oleh karena itu, kesejahteraan pendamping juga harus diperkuat karena merekalah yang terjun langsung dan mendengarkan keluhan masyarakat desa,” ujar Khoirul.
Menurut dia, posisi TPP menjadi penting karena para pendamping berhadapan langsung dengan dinamika dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Penguatan kapasitas dan kesejahteraan pendamping dinilai perlu berjalan beriringan agar tugas pendampingan dapat dilakukan secara optimal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah, M. Iqbal Wahid Triyono, S.H. Ia menyampaikan dukungan terhadap berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.
Menurut Iqbal, kemajuan desa merupakan salah satu fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Karena itu, pembangunan desa perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah, Fathol Arifin, S.IP., M.M., juga hadir dalam kegiatan tersebut. Ia memberikan penguatan kepada para tenaga pendamping agar semakin solid dan optimal dalam menjalankan tugas di desa.
Selain menjadi ruang koordinasi antarpemangku kepentingan, pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah bagi TPP untuk menyampaikan aspirasi. Berbagai pengalaman, tantangan, dan persoalan yang ditemukan selama menjalankan pendampingan di tengah masyarakat menjadi bagian dari pembahasan.
Forum itu diharapkan tidak berhenti sebagai agenda koordinasi, tetapi menghasilkan gagasan dan solusi untuk mengatasi program-program desa yang belum berjalan secara optimal. Dengan begitu, TPP dapat semakin kuat dalam mengawal pembangunan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.
Penguatan peran pendamping desa pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendampingan yang efektif menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (*)
